Kejahatan Melimpah Rakyat Susah Saatnya Indonesia Berbenah

Persoalan mengenai kasus-kasus dan  hukum  di Indonesia bukanlah hal baru. Sekarang sering dipertanyakan hukum  yang ada  di Indonesia. Entah karena fakor apa, layaknya  tidak seperti dulu lagi. Hukum masih bisa dibeli,penjara bak istana. Hukum dinegara ini masih terasa tumpul  sebelah. Sebagai contohnya para  penista agama dijatuhi  vonis 2  tahun   penjara sedangkan seorang nenek  yang  mencuri singkong karena kelaparan dan  cucunya menderita sakit dijatuhi  vonis 2,5 tahun penjara.Sumgguh berat   sebelah untuk  rakyat  kecil.  Persoalan ini jelas melanggar UUD 1945  pasal  28  D ayat  1  yang  berbunyi  ”Setiap  orang  berhak   atas perlakuan jaminan perlindungan dan  kepastian hukum  yang  adil  serta perlakuan yang  sama dihadapan  hukum.”  Dari  ayat  tersebut dijelaskan  bahwa setiap  rakyat  mendapat keadilan  hukum  yang  sama. Entah  iu rakyat  kecil ataupun golongan  menengah ke atas. Tidak memandang status sosialnya dan  yang  melakukan  kesalahan.  Keadian hukum  tetap nomor  satu. Tapi entah kenapa di zaman modern era milenial ini hukum di  Indonesia  sudah  tidak   mengacu  kepada  UUD. Persatuan  dan   kesatuanpun semakin mudah untuk dirobohkan. Belakangan ini,sering terjadi pertikaian dan perpecahan karena alasan yang  tidak  jelas. Kurangnya  ketegasan aparat penegak hukum  menyebabkan para  koruptor lebih  leluasa. Seperti  kasus dugaan korupsi di kota  Malang  yang  dilakukan  oleh  41  pejabat. Hanya  tertinggal 5 orang  yang  tidak melakukan korupsi.

“Sejumlah  agenda  tersendat  karena kami  hanya   tinggal   5  orang.   Diskusi sudah  diberikan    kementrian  Dalan   Negeri   dan   seluruh  parpol   sepakat  untuk mempercepar PAW(pergantian antar  waktu).  Pekan depan mudah-mudahan dewan pengganti bisa segera dilantik” ungkap Plt pimpinan DPRD Kota Malang Abdulrachman,Jum’at (7/9/2018)

“Tajam  kebawah  tumpul   keatas”.  Hukum  sekarang bagaikan  kuman   yang

ditiadakan artinya  dari  dulu  sampai sekarang pejabat-pejabat yang  berbuat salah tidak  dipertanggungjawabkan. Mereka  dipenjara dilayani  seperti raja.Penjara rasa istana istilah yang  tepat untuk  julukannya. Bagaimana tidak,mereka dipenjara tetapi bisa berlibur  ke Bali. Mereka  dipenjara bisa ke luar negeri.  Mereka  dipenjara tetapi makannya spageti. Begitu mudahnya keadilan bisa dibeli dengan lembaran-lembaran kertas. Menghalalkan segala cara  demi mendapatkan kesenangan dunia  yang hanya sesaat.

Tidak  hanya   masalah  korupsi, pelangggaran  HAM pelecehan  seksual  dan pornografi ramai  diperbincangkan oleh khalayak  umum.  Hal itu membuktikan bahwa negara  kita   sedang  menderita  krisis   moral.    Entah    itu   pengaruh  globalisasi, modernisasi  ataupun westernisasi.  Bahkan  bisa  jadi  ini pengaruh revolusi  industri 4.0.  Salah  satunya adalah pelecehan anak  pada tahun  2016  silam. Banyak  sekali televisi-televisi  yang  menayangkan kasus  tersebut. Dia adalah  YY  gadis  14  tahun asal Bengkulu.  Dia dilecehkan massal oleh  oknum-oknum yang  tidak  bertanggung jawab.   Yang  mengakibatkan  YY  meninggal  dunia.   Menurut   catatan  tahun   2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat  ke    dua  dengan jumlah  kasus mencapai  2399  kasus (72  %) kasus  pelecahan  seksual  dan   pembunuhan  YY   menunjukkan  bahwa  isu  besar kejahatan  sosial  masih  minim   perhatiannya  dari   negara.  Bisa  di  lihat  dengan penjatuhan vonis terhadap terdakwa. Dari belasan orang  yang melakukan pelecahan seksual  terhadap YY  hanya   satu orang   yang  dijatuhi  hukuman  mati.   Kurangnya ketegasan aparat penegak hukum  akan  berdampak besar bagi  rakyat  kecil semakin tertindas dan menderita. Selain hal itu, pornografi juga menjadi sorotan akhir-akhir ini tidak  hanya  remaja,  pejabat  dan  anak-anak  pun  turut  menonton video  yang  tidak layak tersebut. Pornografi hanya  akan  merusak moral dan mental putra-putri bangsa. Semakin banyaknya televisi yang menanyangkan adegan-adegan tidak  layak tonton. Pertelivisian   Indonesia  mengalami   perubahan   yang    sangat  signifikan.   KPI seharusnya harus lebih  selektif dan  bertindak lanjut  saat ada  stasiun televisi yang menanyangkan acara yang bisa merubah pola pikir masyarakat hanya  demi meningkatkan popularitas dan rating.

Belakangan  ini sudah tampak terlihat  bagaimana  hukum  di Indonesia  yang kian ke sini kian memburuk. Penanggung jawab  kepercayaan bukan  hanya  presiden maupun pemerintah,  tetapi  semua  aparat penegak hukum Seperti,  hakim dan  polisi. (Dita Fitriani)