Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal" kata filsuf Suzy Kassem. 

Ungkapan itu menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia bisa dianggap sebagai kejahatan. Jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19). Perbuatan pemerintah dapat menjurus pada hal yang demikian maka, pemerintah harus dengan sangat bijak menentukan sikap dalam menghadapi pandemi ini. Dalam statement Menterian Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir, dalam situasi seperti ini "ada yang bermain di dalamnya" dari sini kita bisa melihat dalam situasi pandemi ada sebuah permasalahan yang di alami negara kita. Bukan hanya Covid-19 akan tetapi permasalahan ego sektoral yang dimana muncul ketika terjadi masala Covid-19 ini, ada sebuah kelompok yang  menguasai situasi ini untuk kepentinganya. Ketika melihat di internet ataupun di sosial media lain terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dari  pemerintah, dimana bisa kita ambil contoh dari larangan gojek membawa penumpang tapi boleh membawa barang, dari situ terdapat perbedaan pandangan dengan Menteri perhubungan (kemenhub) dimana membolehkan membawa penumpang. Pandang ini adalah salah satu contoh yang terjadi akibat adanya ego sektoral, kita juga bisa melihat penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi dimana beliau memberi penjelasan tentang ego sektoral. Presiden Joko Widodo mengakui masih ada ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menangani pandemi yang disebabkan Covid-19.

"Saya melihat karena memang masih sektoral. Setiap kementerian melihat kepentingan sektornya masing-masing," kata Jokowi dalam acara "Mata Najwa"

Bagaimana bisa terealisasikan permasalahan pandemi ini. Sedangkan, pemerintahan sendiri tidak ada persatuan dalam mengatasi permasalahan ini. Rakyat di buat kebingungan dimana banyak yang di phk, pengangguran merajalela karena adanya konfirmasi dari pemerintah tentang pademi ini. Dimana mengimbau agar tetap di rumah. Bandara, pelabuhan, semua di tutup karena adanya sebuah kemaslahatan bersama, akan tetapi pemerintah tak melihat itu, seolah-olah mereka membuat hanya untuk rakyat akan tetapi bukan untuk mereka. Bagaiman pademi ini bisa di atasi ketika masih mementingkan ego sektoral oleh pemerintah. Bapak Presiden Jokowi menjawab pertanyaan terkait munculnya surat edaran kementerian perindustrian yang membolehkan sejumlah pabrik tetap beroperasi saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

Padahal, dalam aturan PSBB hanya delapan sektor yang boleh tetap beroperasi yakni kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, kebutuhan sehari-hari, dan sektor industri strategis.

Kepala Negara menekankan, ia sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan para menteri untuk tidak mendahulukan ego sektoral dan menomorsatukan kesehatan.

"Tapi dalam praktiknya kan mereka (tiap kementerian) juga didesak oleh sektornya. Menteri atau daerah pun kadang-kadang juga berbeda karena di lapangan suaranya berbeda-beda dari rakyat," kata Bapak Presiden Jokowi. Apakah akan berlanjut permasalahan seperti ini hanya karena pemerintah mendahului ego sektoralnya. Apa daya rakyat yang awam, rakyat yang tak mampu hanya mematuhi keinginan negara ini yang bebas dari pademi. Tapi pada kenyataannya suara pemimpin sama dengan suara rakyat tapi komponen ataupun struktur di bawah kepemimpinan memilih mementingkan ego sektoral, dari sini kita tahu kesatuan dan persatuan adalah jalan utama untuk memerangi ego sektoral ini.

Penulis : 

Malik (HW UMS)